Coba Abaikan LHP BPK RI, Febri : Kami Siap Rekomendasi Ke APH

0
20
Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman SE

BENGKULU UTARA, Merakjat.com Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara Febri Yurdiman, SE, menghimbau Pemerintah Kabupaten setempat agar menindak-lanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bengkulu Utara tahun anggaran 2020. 

Karena jika tidak kata dia, pihaknya siap mengeluarkan rekomendasi agar hal tersebut dapat diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Terlebih, dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Pemkab Bengkulu Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Menyikapi sejumlah temuan dan rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti Pemkab, dalam LKPD tahun anggaran 2020. Meski LKPD sudah diserahkan BPK RI, namun kita belum melihat point-point secara rinci apa saja temuan dan rekomendasinya. Untuk itu, sudah menjadi tugas kami sebagai pengawasan, agar hal ini ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis, (10/06/2021).

Ia pun menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak eksekutif melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu selama 60 hari kerja, sejak diterimanya LHP atas LKPD.

“Kita dorong pihak eksekutif agar secepatnya dan serius menindak lanjuti sejumlah temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut. Apalagi dorongan itu bagian dari tugas lembaga DPRD terhadap mitra kerjanya, dalam hal ini Pemkab,” tambahnya.

Lebih lanjut Febri mengatakan, jika dalam perjalanan nantinya pihak eksekutif ternyata tidak menindak lanjuti apa yang menjadi temuan dan rekomendasi BPK RI tersebut, tidak menutup kemungkinan pihaknya selaku legislatif akan merekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses secara hukum.

“Kita dari pihak legislatif akan tegas dalam hal temuan dan rekomendasi BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2020 lalu itu. Apalagi sekarang ini sedang masa sulit di tengah pandemi, jadi sudah semestinya temuan dan rekomendasi menyangkut keuangan daerah tersebut, diselesaikan sesuai aturan berlaku. Terlebih lagi, kita mendukung pembangunan di daerah ini, maka pihak Pemkab harus menunjukan itikad baiknya,” tandas Febri.[redaksi]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini