Penggunaan Material PT Bumi Arenas Raflesia, Diduga Kangkangi Aturan

0
345

BENGKULU UTARA, Merakjat.com Proyek rehabilitasi Dam Irigasi di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang dikerjakan oleh PT Bumi Arenas Raflesia diduga kuat telah melakukan tindak penggunaan material secara ilegal.

Tindakan ini diduga telah mengangkangi regulasi atau aturan yang berlaku.

Pada pemberitaan sebelumnya, dugaan ini terdapat dari salah satu informasi dari masyarakat sekitar proyek pekerjaan tersebut.

Menyebut bahwa proyek menggunakan tanah urugan di sekitar lokasi proyek untuk penimbunan bronjong.

Artikel terkait

Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Padang jaya, Diduga Gunakan Material Illegal

Dugaan Penggunaan Material Ilegal, Kontraktor Diduga Tak Kantongi Izin

Sebelumnya, proyek tersebut sempat mengambil tanah yang berada di kuari berizin dengan jarak 2,5 KM dari lokasi proyek.

Namun dengan alasan bahwa tanah yang digunakan dari kuari tersebut tidak layak digunakan, maka tanah diambil dari tanah sekitar proyek yang berjarak hanya puluhan meter, milik masyarakat setempat.

Kepada media ini, Suning, selaku kontraktor mengatakan, dalam pengambilan tahan tersebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan konsultan, dan disetujui.

“Unit price atau harga dari tanah juga berubah. Dan disetujui oleh konsultan,” kata Suning beberapa waktu lalu.

Suning juga mengatakan, bahwa pihaknya sudah meminta izin penggalian tanah kepada pemilik tanah, Kades setempat, Camat, dan Dinas terkait di Bengkulu Utara.

Ia juga menyebutkan, bahwa pihaknya telah memegang SPPL, yang menjadi dasar untuk melakukan penggalian tanah.

“Kami sudah izin dengan yang punya tanah, Kades, Camat, DLH, PUPR, DPM,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Alfian, saat dikonfirmasi menyatakan secara tegas bahwa apa yang dimaksud dengan SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, bukan lah merupakan izin.

“Itu hanya komitmen pihak kontraktor untuk menjaga lingkungan proyek, bukan izin,,” tandas Alfian.

Selain itu, awak media juga mencoba mengkonfirmasi ke pihak ESDM Provinsi Bengkulu, melalui Kasi Pengusahaan dan Logam dan Batuan, Didi. Pihaknya belum ada mengeluarkan izin penggalian tanah di proyek tersebut.

Sebab kata dia, sejak bulan Juni 2020 pihaknya belum bisa mengeluarkan terkait dengan izin penggalian tanah yang penggunaannya secara komersial, sebab regulasi.

“Sampai saat ini belum bisa mengeluarkan izin, turunan regulasinya belum ada. Kalau untuk penggunaan secara komersil wajib ada izinnya,” jelas Didi.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kemudian diturunkan kembali ke Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Dalam PP tersebut, komoditas tanah urugan yang diambil atau dimanfaatkan oleh pihak kontraktor tersebut termasuk ke dalam batuan. 

Dimana selain tanah urugan, dalam golongan batuan juga terdapat andesit, tanah liat, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai dan pasir urug.

Kemudian, Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Berdasarkan hal diatas dan sejauh yang diketahui, pihak kontraktor proyek tersebut belum menunjukan adanya IUP berdasarkan regulasi tersebut.[redaksi]

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini