Satgas Netralitas ASN Bersinergi, Tingkat Kepatuhan Kepala Daerah Meningkat

0
220
Iip Ilham Firman (kiri), Anggota DPR RI Mardani Ali Sera (Kanan)

Palembang, Merakjat.comSemakin dekatnya penyelenggaraan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 memerlukan sinergi para anggota satgas netralitas ASN.

Satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama antara 5 kementerian/lembaga, yaitu Kemendagri, Kemenpan RB, KASN, Bawaslu dan BKN, untuk penanganan pelanggaran netralitas ASN.

Hal ini dikemukakan Tasdik Kinanto, wakil ketua KASN dalam sambutannya pada Webinar Netralitas ASN yang bertajuk “Membangun Meritokrasi dan Demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan di kampus Universitas Sriwijaya Palembang, Rabu (04/11/2020).

KASN menyambut baik adanya komitmen yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya meningkatkan kepatuhan Kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi terhadap ASN berdasarkan rekomendasi KASN.

Komitmen Kemendagri ini dapat dilihat dengan menerbitkan surat edaran Mendagri No. 800/2344/13 tgl 27 Oktober 2020 tentang arahan Pemda untuk segera melaksanakan tindak lanjut rekomendasi KASN selama 3 hari.

Keseriusan Kemendagri ini memberikan dampak andil yang signifikan dalam peningkatan kepatuhan Kepala daerah, dalam hal ini pejabat sementara kepala Daerah, dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN.

Berdasarkan data sampai dengan tanggal 2 November 2020, terdapat 812 Pegawai ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Netralitas.

Sebanyak 604 orang telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran Netralitas, dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari PPK baru kepada 344 ASN atau 57%.

Dari data tersebut, Instansi Pemerintah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi, adalah Kabupaten Purbalingga sebanyak 56 orang, dan untuk akumulasi pelanggaran berdasarkan wilayah adalah di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 99 orang.

Kemudian jabatan pelanggar tertinggi adalah jabatan fungsional sebesar 25,8% dan kategori pelanggaran tertinggi adalah kampanye melalui media sosial sebesar 24,6%.

“Dalam waktu dekat anggota satgas lain pun akan melakukan tindakan sanksi yang tegas sesuai dengan kewenangan kementerian/lembaga masing-masing.” kata Tasdik.

Tasdik mengingatkan para ASN agar semakin dapat menahan diri terhadap resiko turut serta berpolitik praktis.

“Semakin dekat pelaksanaan Pilkada, godaan untuk bermain politik semakin besar. Namun ASN tidak akan dapat menyelenggarakan fungsinya sebagai pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat dan pemersatu Bangsa bila tidak dapat betsikap netral,” jelas Tasdik.

Disamping itu, disampaikan juga oleh Iip Ilham Firman, selaku Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN.

Ia menghimbau agar pada masa Pilkada ini, ASN dapat lebih menjaga netralitas, agar tidak terpancing ke dalam arena politik praktis.

“KASN mengharapkan di masa kampanye saat ini ASN agar berhati2 untuk tidak terpancing dalam politik praktis.” tegas Firman.

Turut hadir dalam webinar tersebut, anggota komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Mardani mengungkapkan bahwa netralitas merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh ASN dalam pilkada. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan KASN secara institusi agar fungsi sebagai Lembaga pengawas dapat berjalan secara optimal.[redaksi]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini